DESENTRALISASI PENDIDIKAN

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUNIA PENDIDIKAN Crytical Paper BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Sejak tahun 1999, dalam rangka desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan negara, pendidikan termasuk wilayah penyelenggaraan pemerintah yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada daerah melalui otonomi daerah. Salah satu hasil dari gelombang reformasi total ialah lahirnya dua Undang-undang yaitu mengenai otonomi dan UU mengenai Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia senantiasa menarik untuk diikuti. Diawali tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang sentralistis, reformasi tata pemerintahan akhirnya melahirkan model desentralisasi yang paling masif di dunia. Pemerintah daerah pada waktu yang bersamaan langsung menerima sebelas kewenangan wajib yang harus dilaksanakan. Mulai kewenangan bidang pendidikan hingga ketenagakerjaan. Hanya lima kewenangan yang diurusi pemerintah pusat. Yaitu, kewenangan bidang pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan, moneter, agama, dan hubungan luar negeri. Selebihnya, di luar sebelas kewenangan wajib dan lima kewenangan pemerintah pusat, itu dibagi habis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada perkembangannya, di antara sebelas kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota itu, beberapa ditarik kembali pemerintah pusat. Misalnya, kewenangan bidang pertanahan, industri, dan perdagangan serta sebagian kewenangan bidang kesehatan dan pendidikan. Instrumen hukum penarikan kembali beberapa kewenangan tersebut bervariasi. Mulai UU sektoral, peraturan pemerintah (PP), hingga surat edaran menteri. Puncak penarikan beberapa kewenangan itu adalah revisi UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Revisi tersebut kemudian melahirkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor :34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. su-isu yang relevan perlu dikaji secara cermat untuk kepentingan penelitian, penetapan kebijakan dan pendampingan, agar pelaksanaan otonomi daerah tidak lagi mengabaikan rasa keadilan rakyat di tingkat daerah. Selanjutnya, diharapkan dapat diwujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, bernafaskan kerakyatan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dalam mencapai ‘masyarakat warga’/‘masyarakat madani’ yang selanjutnya tidak akan mengganggu proses integrasi bangsa.Hasil pendidikan kita selama Orde Baru adalah manusia-masnuia robot dan sekedar menjadi pengikut-pengikut setia terhadap suatu struktur kekuasaan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dapat diurus oleh pemerintah daerah. Pada bidang ini pada kenyataannya tidak serta-merta segala sesuatunya diurus oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh segala sesuatunya dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan. Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kenyataan yang ada, maka dalam rangka menyongsong otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan serangkaian inovasi. Inovasi yang dimaksud, diantaranya berupa: pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peran aktif masyarakat di bidang pendidikan, dan guru yang profesional dan siswa yang berkualitas. Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari azas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pembentukan pemerintah daerah. Desentralisasi adalah prinsip pembelahan wilayah satu negara ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan diwilayah-wilayah itu dibentuk institusi politik dan institusi administrasi untuk melayani kebutuhan orang atau masyarakat disatu tempat. Hal ini penting dilakukan sebab pada dasarnya pemerintah melaksanakan tiga fungsi dasar: service, regulation, empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat, dan setepat mungkin. Setelah kebijakan desentralisasi Pendidikan dilaksanakan, ternyata memiliki beberapa dampak bagi pemerintah daerah. Dampat yang ditimbulkan bias berbampak positip dan berdampak negative. 2. Perumusan Masalah Agar dalam pembahasan ini dapat terfokus pada inti permasalahan maka penulis perlu membatasi masalah dalam penulisan makalah ini. Ada tiga permasalahan yang perlu kita sikapi sehubungan dengan desentraslisasi pendidikan yaitu: (1) Mengapa kebijakan desentralisasikan pendidikan diperlukan?; (2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan? (3) Bagaimana cara mengatasi Permasalahan yang ditimbulkan dari desentralisasi pendidikan? 3. Tujuan Penulisan Penulisan makalah yang bejudul “ Desentralisasi Pendidikan dan Dampaknya Bagi Dunia Pendidikan ” bertujuan untuk memenuhi tugas akademik mata kuliah Manajemen otonomi Dan Desentralisasi pendidikan. Sebagaimana tujuan mata kuliah tersebut, yakni memberikan konsep dasar Manajemen Otonomi Dan Desentralisasi Pendidikan, maka substansi makalah inipun diarahkan pada bagaimana penulis dapat memahami dan mengembangkannya sebagai sumber inspirasi dalam Manajemen otonomi Dan Desentralisasi pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum penulisan makalah ini bertujuan sebagai berikut : 1. Untuk mendapat gambaran tentang Kebijakan desentralisasikan pendidikan. 2. Untuk mendapat gambaran tentang Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan 3. Untuk mendapat gambaran tentang Bagaimana cara mengatasi Permasalahan yang ditimbulkan dari desentralisasi pendidikan BAB II PEMBAHASAN 1. Desentralisasi Pendidikan Sebagai Tuntutan Riil Masyarakat Reformasi total yang melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita dewasa ini telah meminta perubahan-perubahan yang mendasar di dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi,dan pengembangan kebudayaan. Salah satu anak kandung reformasi, adalah tuntutan otonomi daerah. Mengapa disebut “tuntutan”, ini boleh jadi disebabkan pengalaman empirik bangsa yang sepanjang sejarahnya ternyata dikendalikan terpusat. Pemerintahan, sebagai salah satu aspek pengendali itu, memang sudah berlaku tidak adil terhadap daerah. Akibatnya, ketika peluang itu jebol, tak ada wacana lain bagi daerah yang paling layak dikembangkan selain otonomi. Pemerintah agaknya, sangat paham hal ini. Ancaman disintegrasi, sesuatu yang bagai hantu, tak pelak senantiasa dicarikan jawabannya ke lembaga-lembaga pemerintah melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dua senjata pamungkas, yang pada ujung-ujung tahun ini, lagi-lagi dituntut untuk diubah. Apa permasalahan? Dugaan yang dapat dikemukakan, tentu berkait dengan keruwetan politik di sekitar pemerintah. Sudah menjadi rahasia umum, segala simpul pertarungan politik kini, senantiasa mesti dipicu dari hal yang menjadi substansi urusan. Karena pasal otonomi daerah ini memang tidak sekadar soal pemerintahan, maka variabel politik inilah yang justru sangat mewarnai perdebatannya, tentu berkait dengan soal paling krusial dalam UU No. 22 tersebut: soal kewenangan. Dalam pasal 7 UU No. 22 disebut, kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Sementara pasal berikutnya menjelaskan, kewenangan bidang lain tersebut meliputi perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, koservasi, dan standardisasi nasional. Bagi sementara pihak, ini mungkin tidak mengimplikasikan apa-apa, tetapi bila ditelusuri lebih jauh, kewenangan inilah yang menjadi bahan “rebutan” di daerah, antara propinsi dan kabupaten. Dengan perubahan desain otonomi dari bertingkat menjadi berjenis, propinsi dan kabupaten atau kota akan menjadi daerah otonom yang sederajat. Pada saat yang sama, titik berat pelaksanaannya diletakkan di kabupaten/kota, karena keduanya lebih dekat ke masyarakat. Ini, lebih karena pertimbangan penekanan pada pelayanan. Hal yang abai dilakukan sepanjang sejarah Orde Baru Kemudian dimana sesuatu yang diperebutkan, tentu saja pada interes orang pusat terhadap propinsi. Meski tidak berdasar, mengingat hingga kini propinsi masih dapat dipandang memiliki kapasitas dari sisi manajemen pembangunan, hal ini tentu saja masuk akal. Apalagi untuk mengatur, mengekslorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, dimana “orang pusat” biasanya memiliki kepentingan. Secara sinis, sejumlah kalangan beranggapan, dengan otonomi ini, sama halnya dengan memindahkan KKN ke daerah. Apalagi nanti tumpuannya di kabupaten/kota, dimana tentu biaya siluman untuk segala urusan tentu jauh lebih murah. 2. Permasalahan Dalam Desentralisasi Pendidikan Meskipun desentralisasi pendidikan bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan namun demikian sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, pemerataan. Manfaat yang diperoleh daerah dari pelaksanaan otonomi daerah tentu tidak hanya dibatasi pada makin besarnya kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah lokal dan makin besarnya pembagian kekayaan negara untuk pemerintah lokal. Salah satu keuntungan yang harusnya diperoleh adalah perbaikan kualitas pendidikan dengan adanya otonomi pendidikan. Daerah bisa lebih berkonsentrasi mengembangkan berbagai keunggulan daerahnya untuk dirumuskan dalam kebijakan pendidikannya. Sayangya, wacana tentang otonomi pendidikan atau manfaat otonomi daerah dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan di daerah jarang sekali mendapat perhatian publik. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi. Dengan otonomi nampaknya tidak ada perbaikan anggaran pendidikan dan kesehatan. Hanya beberapa Kabupaten yang secara serius menggratiskan biay asekolah bagi warganya. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. 6) Kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah. Perdebatan tentang otonomi daerah hanya berkisar pada perebutan kekuasaan antara pusat dan daerah. Selain itu, tidak produktifnya perdebatan tentang otonomi ini juga berbuntut pada tidak efektifnya pelaksanaannya dalam semua aspek termasuk dalam bidang pendidikan. Perspektif baru kali ini akan mencoba berbicara mengenai persoalan otonomi ini dengan titik berat pada manfaatnya buat pengembangan pendidikan di daerah. Barangkali kita sepakat bahwa pada awalnya kita menaruh harapan yang sangat besar tentang otonomi daerah karena kita berasumsi keterpurukan ekonomi kita termasuk bidang-bidang yang lainnya itu adalah disebabkan oleh sistem pemerintahan yang sangat sentralistrik. Sehingga secara sangat sederhana kita mengasumsikan kalau sistemnya dirubah dari sentralistik menjadi desentralistik lalu semuanya menjadi lancar. Kemudian juga kita berpikir pada waktu itu sistem pemerintahaan yang otoriter kalau diganti demokratis maka semua juga akan lancar. Ternyata asumsi demikian di lapangan tidak terjadi. Justru kita banyak mengalami kekecewaan. Saya pikir dalam pelaksanaan otonomi daerah karena yang kita bayangkan sebelumnya adalah perbaikan ternyata yang muncul itu justru banyak hal-hal yang memperumit situasi. Katakanlah bahwa setiap kabupaten dan kota itu misalnya sangat mementingkan daerah sendiri atau ego kedaerahannya sangat tinggi, tidak adanya lagi kontrol yang begitu efektif dari propinsi ke daerah sehinga mereka masing-masing menjalankan kebijakan sendiri-sendiri di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pembangunan sosial masyarakat dan lain-lain. Jadi banyak kalangan yang berpendapat bahwa sebenarnya penyerahan hak keotonomian dari pusat langsung ke tingkat kabupaten dan kota itu terlalu cepat. Karena peran propinsi menjadi sangat tidak signifIkan. Namun demikian kita serahkan kepada para politisi dan para pengamat politik, bagaimana sebenarnya ke depan, apakah UU No. 22 memang perlu direvisi. Banyak orang mengatakan perlu, tetapi terserah karena itu merupakan keputusan politik. Namun demikian dalam karangka UU yang mungkin dilakukan oleh para gubernur adalah mencoba mengkoordinasikan atau menjalankan fungsi kordinasi dan pengawasan sebab itu diamanatkan dalam UU No. 22. Sayangnya barangkali para gubernur merasa bahwa kewenangan yang mengkoordinasi dan kewenangan mengawasi itu barangkali dianggap tidak cukup sehingga kelihatanya para gubernur itu membiarkan saja para bupati dan walikota melakukan kebijakannya sendiri-sendiri, terlepas daripada keterkaitan dengan kabupaten dan kota yang lainnya. Dilaksanakannnya otonomi pendidikan atau desentralisasi pendidikan, memiliki beberpa kekuatan atau kelebihan dan juga kekurarangan atau kelemahan. Apabila suatu daerah dapat menutupi kelemahan dari sistem desentralisasi ini maka pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan mendapatkan hasil yang baik. Kekuatan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah: a. Sudah merupakan kebijakan yang populis b. Mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari para wakil rakyat yang menduduki kursi DPR-RI. c. Sebagai hal yang telah lama di tungu-tungu menyusul adanya perubahan sosial politik. d. Kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran endidikan sebesar 20 persen dari APBN tahun 2003. e. Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi. Karena sudah merupakan kebijakan yang populis, desentralisasi pendidikan pasti di dukung oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di daerah. Kekuatan lain yang juga amat mendukung bagi lahirnya kebijakan ini adalah dukungan dari pihak legeslatif. Kekuatanlainnya adalah kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mengahadapi perubahan. Termasuk dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat menyikapi desetralisasi pendidikan, anggota masyarakat amat di tuntut partisipasinya dalam menjalani perubahan tersebut. Kekuatan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana anggaran pendidikan yang cukup tinggi di nandingkan anggaran sebelumnya yaitu kurang dari 4% kita berharap anggaran pendidikan yang di sepakati 20 % dari APBN di jadikan prioritas utama sebelum pengagaran bidang lainnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan otonomi pendidikan sudah seharusnya dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Secara prinsip, paradigma baru yang ingin dibangun dan serangkaian pembahasan ini adalah: Pengeloaan Pendidikan Berbasis Sekolah.Pada kerangka otonomi pendidikan, sekolah merupakan pilar utama dan terdepan untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara komprehensif. Telah disadari bersama bahwa upaya mewujudkan sekolah yang mandiri dan kreatif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemberian kepercayaan yang penuh bagi sekolah itu agar dapat mengaktualisasikan potensinya. Untuk itu, sekolah beserta seluruh perangkatnya segera bangkit menuju kemandirian dan senantiasa kreatif dalam melakukan setiap aktivitas (Anonim, 2000). Ada beberapa kalangan pemerhati yang khawatir bahwa desentralisasi pendidikan akan menciptakan kesenjangan yang semakin antara kelompok perserta didik yang kaya dengan kelompok peserdta didik yang miskin .Bahkan banyak juga mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa desentralisasi pendidikan hanyalah memindahkan penyakit kronis pendidikan dari tingkat pusat ke daerah.Apapun yang terjadi desentralisasi pendidikan guna menumbuhkan sikap demokratis,namun demikian desentralisasi pendidikan tidak akan ada artinya tanpadiikuti adanya usaha-usaha perbaikan pada banyak aspek. Proses desentralisasi pendidikan tampaknya adalah suatu proses yang rumit. Faktor-faktor yang menyebabkan desentralisasi pendidikan tampak rumit adalah: 1. Desentralisasi pendidikan akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkrit; 2. Desentralisasi pendidikan juga harus mengelola sumberdaya dan pemanfaatannya; 3. Desentratisasi pendidikan juga harus metatih tenaga kependidikan dan tenaga pengelota tingkat lapangan yang profesional; 4. Desentralisasi pendidikan juga harus menyusun kurikulum yang tepat-guna; dan 5. Desentralisasi pendidikan juga mengelola sistem pendidikan yang didasarkan pada kebudayaan setempat. Adalah suatu gejala yang umum, bahwa jenjang dan jenis pendidikan dikotak-kotakkan sedemikian rupa, sehingga tampak satu sama lain tidaklah berhubungan. Pendidikan tinggi seolah-olah tidak berkaitan dengan pendidikan menengah. Demikian juga dengan pendidikan menengah tidak berhubungan dengan sebagian pendidikan dasar. Segmentasi jenis dan jenjang pendidikan ini tampaknya merupakan hasil dari sistem birokrasi dan sentratisasi pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tampak terpisah dan eksklusif dari masyarakatnya, serta tidak mengabdi pada kebutuhan masyarakat dan daerah. Pada peraturan pemerintah, yaitu PP No. 28/1990 yang berlaku selama-rezim Suharto berkuasa, membatasi pemerintah daerah hanya pada pengelolaan kepengurusan sekolah dasar. Fakta ini memberikan implikasi pada suatu kecenderungan bahwa pendidikan menjadi tidak relevan dengan kebudayaan masyarakat di mana lembaga pendidikan itu berada. 3. Dampak Yang ditimbulkan Otonomi Pendidikan Dan Upaya Pemecahannya Desentralisasi pendidikan, merupakan salah satu cara di masa “pendidikan otoriter” tidak lagi dianut, atau dengan kata lain masa pendidikan di era otonomi daerah. Era yang dimulai secara formal melalui produk kebijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 dimana dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.Ditengah ketatnya birokrasi pendidikan yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan ternyata telah menjadi bagian dari ketidak puasan masyarakat, hal ini mendorong pemerintah ( Legislatif dan Eksekutif ) mengambil kebijakan politik mencari jalan keluar yang rasional sebagai upaya pemecahan untuk memtong birokrasi yang kaku dan sentralistik melalui suatu aturan perundang-undangan Implikasi otonomi daerah bagi sektor pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewewenangan di bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah disisi lain. Lalu sebuah sistem pendidikan nasional yang disahkan melalui UU Sisdiknas dimana beberapa muatan dalam kebijakan ini secara tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu pendidikan. Untuk itulah partisipasi orang tua, masyarakat, dan guru sangat penting untuk mereformasi pendidikan ini, selain memecahkan masalah finansial melalui langkah-langkah yang diformulasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan Katarina Tomasevski dalam bukunya Pendidikan yang terabaikan mengemukakan bahwa : ” Hak atas pendidikan melibatkan empat permainan kunci: pemerintah sebagai penyedia dan/atau pembiaya sekolah publik, sianak sebagai pemegang hak atas pendidik dan pemegang tugas untuk mengikuti ketentuan-ketentuan wajib belajar, orang tua si anak yang merupakan pendidik pertama, dan pendidik profesional yaitu para guru.” Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu : A. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah Pada dasarnya kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal. Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan. B. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. C. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah. D. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. E. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standard mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien. BAB III KESIMPULAN Desentralisasi pendidikan memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya. Perubahan paradigma sistem pendidikan membutuhkan masa transisi. Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah. Belajar dari pengalaman sebelumnya yang sentralistik dan kurang demokratis membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Marilah kita melihat kepentingan bangsa dalam arti luas dari pada kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan pemerintah pusat semata dengan menyelenggarakan otonomi pendidikan sepenuh hati dan konsisten dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi sehingga bangsa ini duduk sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Otonomi pendidikan pada kerangka otonomi daerah membawa konsekunsi yang cukup dilematis di kalangan persekolahan. Pada satu sisi sekolah harus mandiri dalam mewujudkan kualitasnya, pada sisi lain sekolah masih banyak memiliki kekurangan (pendukung). Namun demikian, pada era otonomi pendidikan, sekolah harus mampu berkompetisi dengan sekolah lain dalam hal peningkatan kualitas lulusannya. “Paradigma baru” otonomi pendidikan yang harus diemban dan diwujudkan oleh sekolah adalah melalui: (1) Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sekolah, (2) Peran Serta Aktif Masyarakat di Bidang Pendidikan, dan (3) Guru yang Profesional dan Siswa yang Berkualitas. Ketiga hal itu hanya akan terwujud jika seluruh perangkat sekolah mampu menyadari dan melaksanakan tanggung jawab mereka secara optimal dalam bentuk sinergikerja yang saling menunjang satu sama lainnya. Tanpa semua itu, otonomi pendidikan benar-benar hanya sebuah utopia. DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………. i DAFTAR SISI……………………………………………………………………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………………………….. 1 B. Perumusan Masalah…………………………. ……………………………………………….. 3 C. Tujuan Penulisan…………………………….. ……………………………………………….. 3 BAB II. PEMBAHASAN 1. Desentralisasi Pendidikan Sebagai Tuntutan Riil Masyarakat………….. 4 2. Permasalahan Dalam Desentralisasi Pendidikan ……………………………… 5 3. Dampak Yang ditimbulkan Otonomi Pendidikan Dan Upaya Pemecahannya………………………………………………………………………………….. 9 BAB III PENUTUP Kesimpulan…………………………………………………………………………………………….. 13 DAFTAR PUSTAKA ii KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji Syukur kami haturkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga penulis mampu menyelasaikan penulisan makalah ini. Tidak lupa selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan keselamatan. Makalah berjudul ” DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUNIA PENDIDIKAN ” ini merupakan salah satu tugas mata Kuliah Manajemen Otonomi Dan Desentralisasi Pendidikan Bpk.Prof.DR.Imam Chourmain,M.Ed. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, walaupun penulis sudah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan yang terbaik. Oleh karena itu sangat penulis harapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dari penulisan makalah ini. Selesainya penulisan makalah ini tidak terlepas dari berbagai bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan sejuta terima kasih kepada Bpk.Prof.DR.Imam Chourmian,M.Ed. yang telah memberikan bimbingan dalam perkuliahan ini. Juga kepada teman-teman mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Pendidikan kerjasama Sekretairs Jendral Departemen Agama RI dengan Universitas Negeri Jakarta . Akhirnya semoga Rahmat dan Ridlo-Nya selalu dicurahkan kepada kita semua sehingga kita dapat menjadi hamba terbaik di sisi-Nya. Jakarta, April 2010 Wassalam Penulis, Nur Widiantoro No.Reg:.7617090977 i DAFTAR PUSTAKA Soedijarto, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Wajib Belajar Dan Peran Negara Empat Pilar Arah Kurikulum, Ujian Nsional, Profesionalitas Guru, Anggaran Pendidikan, Akreditasi Nasioan. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara,2008 Tilaar,H.A.R,Paradigma Baru Pendidikan Nasional Jakarta: Rineka Cipta,2004 Tilaar,H.A.R,Manajemen Pendidikan Nasional Bandung:Rosdakarya Cipta,2004 Tomasevski,Pendidikan Yang Terabaikan, Masalah Dan Penyelesainnya, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM,2004 Wahyudi Kusmorotomo dan Agus Pramusinto,Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokrtais Dan Birokrasi Yang Profesional,Yogyakarta : Gava Media,2009 Dewey,John.. Democracy And Education. New York: The Mc Millan Company. 1964 MAKALAH DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUNIA PENDIDIKAN Crytical Paper Diajukan Melengkapi Tugas Akademik Pada Mata KuliahManajemen otonomi Dan Desentralisasi Pendidikan) Dosen : Bpk. Prof. Dr. Imam Chourmain,M.Ed Oleh : NAMA : NUR WIDIANTORO No.Reg : 7617090977 Prodi : S.3 Manajemen Pendidikan Utusan : Departemen Agama RI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM PASCASAJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2010 DESENTRALISASI PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI DUNIA PENDIDIKAN Crytical Paper Abstrack Di era otonomi daerah dan pendidikan yang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini pemerintah daerah telah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurusi segala sesuatu tentang pendidikan di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia. Hal itu telah tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan penuh tersebut dirumuskan dalam pasal 7 ayat 1; ”Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.” Pada era otonomi tersebut kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkemabang (Suyanto; 2001). Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah di seluruh Nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi masyarakat selama ini. Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten atau pun kotamadya dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar. Di tingkat propinsi dan kabupaten akan diadakan lembaga nonstructural yang melibatkan masyarakat luas untuk memberikan pertimbangan pendidikan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya (Kompas; 1999). Di samping itu, dalam era otonomi sekarang ini peran masyarakat yang sebelumnya termarjinalkan, kini sudah saatnya dikikis habis dan diberikan kepercayaan dalam mengatur untuk bisa berperan dalam pemberdayaan dan pengelolaan pendidikan. Tidak hanya sekedar sebagai penyumbang atau dana penambah bagi sekolah yang terlembagakan dalam BP3. Dengan kata lain ketidakseimbangan dan ketimpangan antara hak dan kewajiban anggota BP3 (yang terdiri dari masyarakat yang merupakan kumpulan para wali/ orang tua siswa (peserta didik) dalam manejemen sekolah harus ditiadakan. Karena hal itu telah menjadikan lembaga yang seharusnya mewadahi partisipasi masyarakat-dalam hal ini para orang tua/ wali peserta didik-menjadi lembaga yang tidak ada fungsinya (disfunction). Maka ketika otonomisasi digalakkan adalah sudah saatnya masyarakat (orang tua) diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di sekolah dalam berbagai hal. Tapi, tidak hanya sekedar sebagai formalitas belaka, yang artinya, orang tua ketika diikutsertakan dalam musyawarah dengan pihak sekolah tidak hanya sebagai objek atau hanya sebagai pendengar saja (only learner). Melainkan harus benar-benar di libatkan secara langsung.

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s